Mendikbud Evaluasi Sistem PPDB

Kilasdepok.com – Aksi protes ratusan warga terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ternyata tidak hanya terjadi di Kota Depok saja. Melainkan protes tersebut juga terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia seperti Bandung, Solo, Purwakarta dan sejumlah wilayah lainnya. Protes yang mereka lakukan lantaran kecewa karena banyak siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu tidak bisa masuk ke sekolah negeri.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyatakan bakal mengevaluasi secara keseluruhan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 yang mengatur tentang PPDB pun kemungkinan direvisi tahun depan.

“Tergantung bagaimana hasil evaluasi nanti, tetapi kalau ada bagian yang jelas-jelas menimbulkan masalah, kemungkinan besar diubah,” kata Muhadjir

Namun disisi lain, banyak warga yang mengira adanya praktek jual beli bangku atau percaloan PPDB yang terjadi di lingkungan sekolah. Sehingga banyak warga yang kurang mampu tidak punya peluang masuk ke Sekolah Negeri.

“Saya ini orang enggak mampu, suami saya sudah enggak ada, rumah ngontrak. Anak saya mau masuk sekolah negeri biar gratis, tapi malah ditolak karena nilainya kurang,” kata Sri Riyanti, pengunjuk rasa di Balaikota Depok.

Sri mengaku, ia telah mendaftarkan anaknya di SMPN 8 Depok, namun ditolak pihak sekolah karena dari 249 pendaftar dari jalur siswa miskin, hanya 61 murid yang diterima. 

Selian itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud Ari Santoso menegaskan bahwa dinas pendidikan di level provinsi/kabupaten/kota wajib memprioritaskan anak tidak mampu dalam PPDB.

Sedangkan mereka yang mampu dapat diarahkan untuk mendaftar sekolah swasta. Menurutya, Dinas pendidikan harus aktif memantau dari data kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) yang dimilikinya

“Sekarang kan sudah otonomi pendidikan. Kita tidak bisa jauh mengurusi dinas, tetapi harusnya dinas memantau dan memastikan bahwa setiap penduduknya bersekolah,” kata Ari di kantornya, Kamis (12/07/2018)

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *