Raih Penghargaan Wahana Tata Nugraha, Bukti Tata Kelola Baik Transportasi Depok

Wali Kota Depok, Mohammad Idris menerima Piala WTN 2019 dari Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi.

Kilasdepok – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menerima Piala Wahana Tata Nugara (WTN) Tanpa Catatan Tahun 2019 dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi. Penghargaan pemerintah tersebut diberikan untuk kabupaten/kota yang dinilai memiliki kinerja penyelenggaraan transportasi yang baik.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, piala WTN menjadi satu kebanggan bersama, karena Pemkot Depok dan semua pemangku kepentingan terkait, berhasil mengatasi permasalahan lalu lintas (lalin) dan transportasi. Selain itu, penghargaan ini menjadi hasil dari upaya dan kebijakan yang dilakukan pemerintah.

“Piala WTN menjadi penyemangat bersama demi meningkatkan kualitas transportasi dan penataan lalin di Depok,” kata Mohammad Idris usai menerima Piala WTN di Jakarta Convention Center, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Minggu (15/09/2019).

Menurutnya, ke depan kolaborasi dan koordinasi akan terus dilakukan Pemkot Depok, baik bersama Polresta Depok sebagai pelaksana ketertiban lalin di jalan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengajak keterlibatan perguruan tinggi, pakar-pakar transportasi yang ada di Depok maupun nasional.

“Kita akan terus bekerja sama dan bersinergi dengan semua pihak, sehingga menghasilkan kebijakan transportasi yang nyaman bagi warga Depok,” tegasnya.

Lebih lanjut, ujar Mohammad Idris, membahas persoalan kemacetan hampir terjadi di semua kota besar. Seperti di Depok sebagai kota metro yang memiliki penduduk 2,3 juta jiwa dengan pertumbuhan kendaraan tinggi dan headway KRL antara 3-5 menit. Dengan gambaran itu sudah pasti konsekuensinya terjadi kepadatan lalin di jalan.

“Namun kepadatan lalin sudah dapat diprediksi pada jam padat (peak hour) di hari biasa (weekday) pukul 06.00-08.00 WIB dan 17.00-21.00 WIB. Kemudian akhir pekan (weekend) pukul 11.00-21.00 WIB,” paparnya.

Dikatakannya, kepadatan lalin saat weekday disebabkan 60 persen pola pergerakan warga keluar Depok. Sisanya sebesar 40 persen berada di dalam kota.

“Namun ketika weekend hampir 90 persen orang bergerak di Depok,” tutur Mohammad Idris.

Karena itu, sambungnya, ada sejumlah strategi yang dilakukan Pemkot Depok untuk mengatasi persoalan kemacetan. Antara lain membuat manajemen rekayasa lalin. Misalnya kanalisasi kendaraan roda dua di jalur lambat dan roda empat di jalur cepat, Sistem Satu Arah (SSA), rekayasa lalin di Jalan Kartini.

“Ini dapat mereduksi kemacetan dan meningkatkan kinerja ruas jalan. Manajemen rekayasa ini sifatnya dinamis,” tegasnya.

Selanjutnya, ungkap Mohammad Idris, Pemkot Depok melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menempatkan 220 petugas di titik-titik kemacetan. Termasul juga bantuan personel dari Satlantas Polresta Depok.

“Kami juga menata hambatan samping terutama ojek online (ojol) dengan menyediakan shelter ojol. Yang kita lakukan dengan pendekatan community based. Jadi kerjasama aplikator, pusat perbelanjaan dan komunitas, Pemkot Depok hadir fasilitasi,” terangnya.

Dirinya pun menyatakan, hambatan lainnya dalam persoalan kemacetan adalah pengamen. Untuk itu, Pemkot menyediakan shelter di terminal agar mereka tidak berada di jalan. Sedangkan, dari sisi infrastruktur, pihaknya menata persimpangan agar radius tikung menjadi landai.

“Kami pun melakukan sosialisasi dan propaganda tertib berlalu lintas (tiblantas) melalui beragam cara, baik langsung ke jalan maupun melalui sekolah-sekolah dan setiap rapat atau event,” imbuhnya.

Mohammad Idris menambahkan, dalam waktu dekat, Pemkot Depok akan membangun underpass di Jalan Dewi Sartika. Pembangunan tersebut merupakan cost sharing provinsi dengan Pemkot Depok.

“Upaya secara sistemik untuk mengatasi kemacetan kami sudah lakukan dan terus dievaluasi untuk penyempurnaan,” jelasnya.

Untuk diketahui, penghargaan WTN yang didapat Kota Depok diberikan berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan sistem transportasi perkotaan dengan objek penilaian melalui lima bidang. Yaitu Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan Umum, Bidang Sarana Transportasi Darat, Bidang Prasarana Transportasi Darat, Bidang Umum. (noe)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *